Covid-19 yang mewabah diseluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Klungkung, bukan halangan bagi Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK khususnya bidang pendidikan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan dan protokoler pendidikan Covid-19. Sosialisasi pertama dilaksanakan pada hari Selasa (5/5) bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dengan mengundang sebanyak 4 satuan pendidikan yang berada di wilayah Klungkung daratan terdiri dari 3 SD (SDN 2 Getakan, SDN 1 Tojan, SDN 1 Semarapura Tengah) dan 1 SMP yaitu SMPN 1 Semarapura. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan sosialisasi bagi sekolah yang berada di daratan, hari Rabu (6/5) kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020 secara daring melalui teleconference yang di fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Sekolah penerima yang diundang sebanyak 3 satuan pendidikan yang berada di Kecamatan Nusa Penida terdiri dari 2 SD (SDN 2 Klumpu dan SDN 2 Ped) dan 1 SMP yaitu SMPN 6 Nusa Penida. Undangan terdiri kepala sekolah, ketua komite dan penanggung jawab teknis kegiatan, serta fasilitator. Total Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 2.986.507.850 yang terbagi dalam DAK Fisik Pendidikan SD Rp. 1.380.914.450 dan DAK Fisik Pendidikan SMP Rp. 1.605.593.400.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang menjadi moderator dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi kepada peserta rapat yang seluruhnya berasal dari Kecamatan Nusa Penida, dimana kita ketahui bersama infrastruktur internetnya belum optimal secara merata di Nusa Penida. Antusiasme pihak sekolah terlihat dengan berbagai upaya yang ditempuh untuk dapat bergabung dalam sosialisasi virtual kali ini. Ada hikmah positif dibalik wabah Covid-19 dimana kita khususnya di dunia dipaksa untuk secepat mungkin beradaptasi dengan situasi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. I Ketut Suastana, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang pada hari pertama berhalangan hadir menyampaikan bahwa kita insan pendidikan patut bersyukur karena DAK Bidang Pendidikan tidak dipangkas sehingga kita tetap mampu membangun sarana prasarana pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pendidikan. Suastana menyampaikan bahwa fokus dari kegiatan swakelola ini adalah pemenuhan aspek kualitas hasil pekerjaan, bahkan pekerjaan swakelola dinilai lebih baik dari sistem tender. Pada kesempatan ini juga mengimbau seluruh kepala sekolah untuk tidak takut dalam melaksanakan paket swakelola sepanjang pihak sekolah dan P2S tidak memiliki niat untuk menyelewengkan. Tetap menjaga komunikasi efektif dan secara rutin berkoordinasi kepada dinas dan fasilitator. Suastana juga memberikan motivasi walaupun ditengah wabah kepala sekolah jangan pesimis untuk melaksanakan kegiatan ini, dengan kesungguhan dan kemauan pekerjaan pasti dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Kepala Dinas Pendidikan Dewa Gde Darmawan, S.Pd., M.Pd. dalam pemaparannya menekankan kita harus mampu mengubah kebiasaan lama yaitu melalui tatap muka langsung menjadi pertemuan secara tidak langsung dengan memanfaatkan media teknologi. Diharapkan kegiatan bersifat digital akan menjadi budaya baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung termasuk kegiatan belajar di masing-masing satuan pendidikan, hal ini akan sangat efektif dan memperoleh efisiensi maksimal bagi negara. Rasionalisasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memerangi Covid-19 supaya negara kita segera bisa terbebas dari wabah dan kembali beraktifitas normal. Bapak kepala dinas juga mengajak semua pihak untuk tidak putus berdoa dan berusaha menaati segala bentuk imbauan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan pandemi ini. Swakelola sering menjadi momok bagi sekolah karena sering timbul permasalahan. Pada intinya swakelola merupakan metode paling efektif dalam rangka untuk mendapatkan kualitas hasil pekerjaan baik pembangunan atau rehabilitasi prasarana sekolah yang baik. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang berlangsung ditengah pandemi Covid-19 harus memperhatikan protokoler kesehatan dan menaati imbauan pemerintah melalui gugus tugas. Pihak sekolah terutama Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) diharapkan untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Darmawan merasa perlu hadir dalam sosialisasi ini untuk mempertegas kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah yang dalam pembangunan ini bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Kepala dinas juga menyarankan bahwa idealnya pekerjaan pembangunan fisik di sekolah sebaiknya dilakukan pada periode Mei sampai Agustus ketika pembelajaran belum efektif di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan sasarannya adalah satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku. Dalam masa pandemi ini, Darmawan juga mengajak seluruh warga sekolah terutama tenaga pendidik untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih jika mentalitas sampai terganggu karena memikirkan pekerjaan swakelola, jaga kesehatan fisik dengan pola hidup sehat dan ciptakan suasana nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sebagai pedoman pelaksanaan, kita mengacu pada berbagai peraturan pemerintah diantaranya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. DAK Fisik dilaksanakan dengan mekanisme swakelola yaitu dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat di lingkungan sekolah. Prinsip pekerjaan swakelola diantaranya harus dilakukan oleh P2S dengan menerapkan asas efektif efisien transparan dan akuntabel; mengutamakan sumber daya setempat dan partisipasi masyarakat; berfokus pada kualitas hasil pekerjaan. P2S sebagai pelaksana kegiatan juga diharapkan memahami gambar teknis, RAB, jadwal pelaksanaan dan spesifikasi teknis dengan selalu berkoordinasi dengan fasilitator dan dinas. Pembangunan prasarana pendidikan juga harus mengacu pada ketentuan peraturan mengenai teknis bangunan gedung dan standar sarana prasaran pendidikan yaitu Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Jika terdapat kelebihan/sisa dana dalam pelaksanaan tersebut maka sisa dana dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan dinas atau sisa dana tersebut dapat dikembalikan ke kas daerah. Pihak sekolah bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan secara berkala. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan P2S harus mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban yang memuat minimal berita acara serah terima, bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti teknis pekerjaan. Bagi sekolah yang berada di Nusa Penida diharapkan melakukan survei kembali terkait bahan dan material pendukung pembangunan, terkait dengan fluktuasi harga dan yang terpenting ketersediaannya.