Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 10 Mei 2019. Peraturan Kepala BKN ini sebagai aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
Berkenaan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung bersama Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada jajaran pendidikan di Kabupaten Klungkung , bertempat di Aula SMP Negeri 2 Semarapura pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dengan mengundang seluruh Kepala Sekolah jenjang TK, SD dan SMP. Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan I Ketut Budiarta, S.H., M.Si, dengan narasumber perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Klungkung.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Dewa Gde Darmawan S.Pd., M.Pd. saat membuka acara Sosialisasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) mengatakan untuk meningkatkan kembali hubungan kerja yang lebih baik antar pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan baik yang menduduki jabatan struktural, fungsional pengawas dan fungsional guru serta dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, ketertiban absensi. Dalam kesempatan ini kepala dinas mengingatkan segenap jajaran untuk menjalankan berbagai tugas agar berpedoman pada peraturan perundangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Guru sebagai insan profesional dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan wawasan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan isu nasional. Darmawan juga memaparkan secara singkat tata cara pembuatan Anjab, ABK dan Peta Jabatan agar dijadikan dasar dalam mengajukan formasi kebutuhan pegawai baik tenaga TU dan guru. Sekolah dalam rangka penyusunan RKAS agar memperhatikan isu strategis dalam bidang pendidikan serta menyinergikan dengan Visi Misi Dinas Pendidikan,
Menindaklanjuti Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Bidang Pengadaan dan Promosi AA. Alit Parmawati hadir sebagai pembicara mewakili BKPSDM Kabupaten Klungkung. Pengukuran IP ASN menghasilkan peta tingkat profesionalitas tertentu yang bermanfaat bagi pegawai ASN dan instansi pemerintah, adapun manfaatnya:
- Bagi pegawai ASN sebagai area pengembangan diri dalam upaya meningkatkan derajat profesionalitas
- Sedangkan bagi instansi pemerintah sebagai dasar perumusan dalam pengembangan pegawai ASN secara organisasional
- Masyarakat secara luas dapat melakukan kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam pelayanan publik
Dalam pemaparannya Pramawati menekankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung untuk bekerja secara tim dalam pengumpulan berkas pendukung IP ASN, mengingat pegawai yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan jumlahnya paling besar. Pramawati beserta jajaran siap mendampingi dan memberikan sosialisasi ke dinas pendidikan. Nilai reformasi birokrasi Klungkung termasuk rendah, salah satu faktor pendukung yang berperan penting dapat membantu menaikkan poin adalah IP ASN ini.
Lebih lanjut menurut Peraturan Kepala BKN ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.
Adapun kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menurut Peraturan ini, dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.
Kriteria Pengukuran
Dalam Peraturan ini, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran.
Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut Peraturan ini adalah:
- Bobot nilai sebesar 25 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3
- Bobot nilai sebesar 20 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2
- Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1/D-IV
- Bobot nilai sebesar 10 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III
- Bobot nilai sebesar 5 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II/DI/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- Bobot nilai sebesar 1 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.
Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
- Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Fungsional;
- Diklat Teknis; dan
- Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini, adalah:
- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.